- Food Estates, Deforestasi, dan Alarm bagi Papua
- Proyek Food Estates di Papua digadang-gadang sebagai lumbung pangan dan energi masa depan.
- Namun temuan Financial Times menunjukkan proyek ini justru membuka bab baru deforestasi masif di kawasan paling kaya hayati Indonesia.
- Pembukaan puluhan ribu hektare hutan, keterlibatan militer, penggusuran warga, hingga potensi emisi karbon ratusan juta ton memperlihatkan skala risiko yang dihadapi.
- Ketika perusahaan global mulai menarik diri dan organisasi lingkungan menyerukan penghentian proyek, Food Estates Papua menjadi ujian serius bagi komitmen Indonesia terhadap perlindungan hutan, iklim, dan hak masyarakat adat.
Proyek Food Estates seluas sekitar 3 juta hektare di wilayah barat Papua kembali menuai sorotan internasional.
Investigasi mendalam Financial Times mengungkap laju deforestasi cepat dan risiko “kerusakan lingkungan yang tidak dapat diubah” akibat proyek yang dipimpin pemerintah Indonesia tersebut.
Temuan ini merupakan hasil kerja hampir satu tahun Mighty Earth bersama sejumlah peneliti dan aktivis.
Dalam laporannya, Financial Times menyoroti bahwa proyek Food Estates membuka hutan secara masif untuk pengembangan budidaya padi dan tebu sebagai bahan baku bioetanol.
Pembukaan lahan dilakukan di salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati tertinggi di Indonesia, yang selama ini relatif belum tersentuh, mencakup hutan primer, padang rumput alami, kawasan hutan dan lahan basah, serta wilayah hidup berbagai komunitas adat.
Financial Times mencatat lebih dari 40.000 hektare hutan telah dibuka hanya dalam periode Mei 2024 hingga November tahun ini.
Proyek tersebut, menurut laporan itu, diawasi oleh seorang mantan jenderal dengan dukungan lima batalion militer di lapangan. Penduduk setempat dan aktivis lingkungan menyebut keterlibatan militer tidak hanya sebatas pengamanan, tetapi juga dalam pembukaan hutan dan penggusuran warga.
“Sejak pembukaan hutan, militer telah terlibat aktif,” kata Ariston Moiwen, seorang penduduk di Kota Merauke, yang tanah keluarganya diambil alih untuk budidaya padi. Ia menuturkan bahwa militer juga mengoperasikan alat berat.
“Militer juga mengoperasikan alat berat,” ujarnya, sebagaimana dikutip Financial Times.
Investigasi tersebut juga menyebut sejumlah tentara memposting video di media sosial TikTok dengan latar ekskavator di lokasi pembukaan lahan.
Proyek Food Estates Papua diperkirakan akan mencapai lima kali luas Kota London.
Skala ini, menurut Financial Times, berpotensi membalikkan capaian Indonesia dalam satu dekade terakhir yang relatif berhasil memperlambat deforestasi akibat ekspansi kelapa sawit.
Dari sisi dampak iklim, Financial Times mengutip studi kelayakan yang disetujui pemerintah pada 2024, yang memperkirakan emisi karbon sebesar 315 juta ton dari pembukaan lahan proyek tersebut.
Namun, kelompok independen memperkirakan emisi aktual dapat lebih dari dua kali lipat angka itu.
Temuan ini memperkuat kekhawatiran bahwa proyek tersebut akan meninggalkan jejak ekologis jangka panjang yang sulit dipulihkan.
CEO Mighty Earth, Glenn Hurowitz, menyatakan proyek ini sulit dibenarkan dari berbagai sudut pandang.
“Sulit untuk membenarkan proyek ini dari perspektif apa pun—lingkungan, iklim, dan kesejahteraan masyarakat lokal,” kata Glenn.
Financial Times juga menyoroti keterlibatan korporasi besar dalam proyek Food Estates Papua.
Dua entitas yang disebut adalah PT Jhonlin Group, perusahaan tambang batu bara dan kelapa sawit yang mengembangkan sawah serta memesan sekitar 2.000 unit ekskavator dari China, serta Merauke Sugar Group yang memimpin budidaya tebu.
Dampak reputasi dari proyek ini mulai terasa di tingkat global. Financial Times melaporkan bahwa perusahaan cokelat asal Amerika Serikat, The Hershey Company, telah menangguhkan PT Jhonlin Group dan Merauke Sugar Group dari daftar pemasoknya akibat keterlibatan mereka dalam proyek Food Estates yang kontroversial tersebut.
Sejumlah kelompok lingkungan dan organisasi masyarakat adat pun mendesak penghentian proyek ini. Direktur Eksekutif Pusaka, Franky Samperante, menilai proyek ini dijalankan tanpa pertimbangan memadai.
“Ini dilakukan tanpa uji tuntas dan pertimbangan keseimbangan ekologis, kelestarian sumber daya alam, dan kesinambungan hak antargenerasi,” kata Franky.
Ia menegaskan, hak-hak masyarakat adat diabaikan demi keuntungan ekonomi segelintir perusahaan.
Sorotan Financial Times ini memperlihatkan wajah lain dari ambisi ketahanan pangan dan energi berbasis bioetanol.
Di Papua, proyek berskala raksasa tersebut kini dipertanyakan bukan hanya karena dampak ekologisnya, tetapi juga karena implikasi sosial, keterlibatan militer, dan risiko pelanggaran hak-hak masyarakat adat yang masih terus berlangsung.
***
Mardan Amin Jurnalis IndoBisnis berkontribusi pada cerita ini.
Artikel ini diterbitkan IndoBisnis dengan judul: Food Estates Papua Disorot Dunia, Deforestasi Dipercepat dengan Bayang Militer.
Disclaimer
Informasi yang disediakan oleh IndoBisnis.co.id bertujuan untuk edukasi dan informasi umum. Kami tidak memberikan saran keuangan, hukum, atau pajak secara langsung.
IndoBisnis.co.id tidak bertanggung jawab atas keputusan finansial Anda. Konsultasikan dengan penasihat profesional sebelum membuat keputusan penting.
