- SP3, Kedaluwarsa, dan Jejak Izin Nikel
- Penghentian penyidikan kasus izin pertambangan nikel Konawe Utara menandai akhir dari perkara yang sempat digadang-gadang sebagai salah satu kasus besar korupsi sumber daya alam.
- Dugaan kerugian negara Rp2,7 triliun dan suap Rp13 miliar pernah menjadi sorotan nasional sejak 2017.
- Namun, delapan tahun berselang, perkara tersebut ditutup dengan alasan kekurangan alat bukti dan kedaluwarsa.
- Kasus ini menjadi pengingat bahwa lambannya proses penegakan hukum berisiko menggerus keadilan, terutama di sektor pertambangan yang menyimpan nilai ekonomi dan kepentingan besar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya memberikan penjelasan resmi terkait penghentian penanganan kasus dugaan korupsi dan suap izin pertambangan nikel senilai Rp2,7 triliun yang menjerat mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman. Penghentian tersebut dilakukan melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menuturkan bahwa keputusan menghentikan perkara tersebut diambil untuk memberikan kepastian hukum. Menurutnya, dalam proses penyidikan tidak ditemukan kecukupan alat bukti, sementara perkara dugaan suap dinilai telah melewati masa kedaluwarsa.
“Penerbitan SP3 oleh KPK sudah tepat karena tidak terpenuhinya kecukupan alat bukti dalam proses penyidikan yang dilakukan. Pasal 2 dan Pasal 3 terkendala dalam penghitungan kerugian keuangan negara,” ujar Budi melalui keterangan tertulis, Minggu (28/12).
Ia juga menambahkan bahwa faktor waktu menjadi kendala serius dalam penanganan perkara tersebut. “Kemudian dengan tempus perkara yang sudah 2009 ini juga berkaitan dengan daluwarsa perkaranya, yakni terkait pasal suapnya,” imbuhnya.
Menurut Budi, penerbitan SP3 dilakukan demi memberikan kejelasan dan kepastian hukum kepada pihak-pihak terkait. Ia menegaskan bahwa setiap proses hukum harus berjalan sesuai dengan norma dan prinsip hukum yang berlaku. Keputusan tersebut, lanjutnya, sejalan dengan asas-asas pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.
Pasal tersebut mengatur sejumlah prinsip, antara lain kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Namun demikian, KPK tidak memberikan penjelasan lebih jauh mengenai alasan mengapa perkara dugaan suap tersebut tidak segera dibawa ke pengadilan pada tahun-tahun sebelumnya, sebelum memasuki masa kedaluwarsa.
Kasus ini bermula pada Oktober 2017, ketika KPK menetapkan Aswad Sulaiman sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi terkait pemberian izin pertambangan nikel di wilayah Kabupaten Konawe Utara. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK saat itu, perbuatan Aswad diduga menimbulkan kerugian keuangan negara hingga Rp2,7 triliun.
Kerugian tersebut disebut berasal dari penjualan nikel atas pemberian izin kepada sejumlah perusahaan yang disinyalir melawan hukum. Wakil Ketua KPK saat itu, Saut Situmorang, menyampaikan secara terbuka nilai potensi kerugian negara tersebut. “Indikasi kerugian negara sekurang-kurangnya sebesar Rp2,7 triliun yang berasal dari penjualan hasil produksi nikel yang diperkirakan diperoleh akibat perizinan yang melawan hukum,” kata Saut dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 3 Oktober 2017.
Aswad diketahui menjabat sebagai Bupati Konawe Utara pada periode 2007–2009 dan kembali menjabat pada 2011–2016. Dalam kurun waktu tersebut, ia menerbitkan izin kuasa pertambangan eksplorasi dan eksploitasi, serta izin usaha pertambangan operasi produksi kepada sejumlah perusahaan tambang nikel sejak 2007 hingga 2014.
Selain dugaan kerugian negara triliunan rupiah, Aswad juga diduga menerima suap dalam jumlah besar. KPK saat itu menyebut Aswad diperkirakan menerima uang sekitar Rp13 miliar dari sejumlah perusahaan yang mengajukan izin pertambangan nikel kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Utara selama periode 2007–2009. “Diduga telah menerima uang sejumlah Rp13 miliar dari sejumlah perusahaan yang mengajukan izin kuasa pertambangan kepada Pemkab Konawe Utara,” ujar Saut.
Atas dugaan suap tersebut, Aswad disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kabupaten Konawe Utara sendiri dikenal sebagai salah satu daerah dengan cadangan dan produksi nikel terbesar di Sulawesi Tenggara. Kekayaan sumber daya alam tersebut menjadikan wilayah ini sebagai salah satu sentra pertambangan nikel nasional, sekaligus rawan terhadap praktik penyalahgunaan kewenangan dalam proses perizinan.
Penghentian perkara ini pun memunculkan kembali perdebatan publik mengenai efektivitas penegakan hukum di sektor sumber daya alam. Di satu sisi, KPK menekankan asas kepastian hukum dan keterbatasan alat bukti, namun di sisi lain, besarnya potensi kerugian negara dan lamanya proses penanganan perkara meninggalkan tanda tanya besar bagi publik.
***
Mardan Amin Jurnalis IndoBisnis berkontribusi pada cerita ini.
Artikel ini diterbitkan IndoBisnis dengan judul: KPK Hentikan Kasus Nikel Konawe Utara Rp2,7 Triliun.
Disclaimer
Informasi yang disediakan oleh IndoBisnis.co.id bertujuan untuk edukasi dan informasi umum. Kami tidak memberikan saran keuangan, hukum, atau pajak secara langsung.
IndoBisnis.co.id tidak bertanggung jawab atas keputusan finansial Anda. Konsultasikan dengan penasihat profesional sebelum membuat keputusan penting.
