Indobisnisco.id. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan batas maksimal total utang pinjaman online (pinjol) dan fintech peer to peer (P2P) lending sebesar 30 persen dari penghasilan debitur, yang akan berlaku penuh mulai 2026. Kebijakan ini tercantum dalam Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 19/SEOJK.06/2025 sebagai aturan turunan dari POJK LPBBTI terbaru.
Mulai 2026, seluruh penyelenggara pinjol wajib memastikan akumulasi kewajiban cicilan debitur di berbagai platform tidak melampaui 30 persen dari total pendapatan bulanannya. Aturan ini ditujukan untuk mengendalikan tingkat leverage rumah tangga dan mencegah lonjakan gagal bayar di sektor pinjaman daring.
Tujuan: Tekan Gagal Bayar dan Over-Indebtedness
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK, Agusman, menjelaskan bahwa batas 30 persen dipilih untuk melindungi konsumen dari jeratan utang berlebihan (over-indebtedness). Menurutnya, tanpa rem yang tegas, ekspansi pinjol berisiko memicu gagal bayar massal yang bisa mengganggu stabilitas keuangan digital.
OJK menilai banyak kasus keterlambatan dan kredit macet di pinjol berawal dari porsi cicilan yang sudah melebihi kemampuan bayar, karena nasabah meminjam di banyak platform sekaligus. Dengan pembatasan rasio utang terhadap penghasilan, regulator berharap masyarakat lebih terlindungi dan industri tumbuh lebih sehat.
Berlaku Bertahap hingga 30 Persen
Agusman menyebut, penerapan batas maksimal utang pinjol dilakukan secara bertahap sebelum mencapai level 30 persen pada 2026. Selama masa transisi, OJK memfokuskan pengawasan pada kesiapan industri, khususnya pematangan sistem penilaian risiko dan credit scoring untuk mengukur kemampuan bayar debitur secara lebih akurat.
OJK menegaskan akan melakukan pengawasan baik secara offsite maupun onsite terhadap kepatuhan penyelenggara pinjol. Bila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan rasio utang, OJK dapat menjatuhkan sanksi administratif, termasuk pembatasan penyaluran pendanaan dan pembatasan penerimaan lender baru.
Edukasi Konsumen dan Penguatan Aturan Lain
Seiring kebijakan ini, OJK mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati mengambil pinjaman konsumtif dan memastikan cicilan tidak menggerus kebutuhan pokok bulanan. Regulator juga mengingatkan pentingnya hanya memakai layanan pinjol yang resmi berizin dan terdaftar di OJK.
Kebijakan batas utang ini melengkapi aturan sebelumnya terkait plafon bunga dan denda harian pinjol yang juga dibatasi untuk melindungi konsumen. Kombinasi pengaturan bunga, denda, dan rasio utang diharapkan dapat menekan praktik pinjaman berbiaya tinggi dan mengurangi risiko penagihan yang agresif terhadap debitur yang sudah kesulitan membayar.
