- Ringkasan Berita:
- Pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan tetap tumbuh pada 2027 meski dibayangi tekanan ekonomi global dan potensi pelemahan harga komoditas.
- Untuk menjaga penerimaan negara dan kesehatan APBN, pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap wajib pajak orang kaya, grup usaha, transaksi afiliasi, ekonomi digital, hingga sektor informal melalui penguatan teknologi perpajakan dan penegakan hukum.
JAKARTA, IndoBisnis — Pemerintah memproyeksikan penerimaan perpajakan pada tahun 2027 tetap mencatat pertumbuhan positif meskipun perekonomian global masih dibayangi ketidakpastian dan tekanan harga komoditas.
Optimisme tersebut tertuang dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 yang menjadi pedoman arah kebijakan fiskal pemerintah tahun depan.
Dalam dokumen tersebut, pemerintah menilai kinerja penerimaan perpajakan pada 2027 akan melanjutkan tren positif yang telah dicapai pada 2026, meskipun tantangan ekonomi global dan domestik masih cukup besar.
Target penerimaan negara tersebut disusun dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi yang moderat, fluktuasi harga komoditas, serta ketidakpastian geopolitik dan ekonomi dunia yang masih berlangsung.
“Penerimaan perpajakan tahun 2027 diproyeksikan juga akan meningkat meskipun terjadi perubahan tatanan dunia yang kemungkinan menimbulkan tekanan terhadap perekonomian domestik,” tulis pemerintah dalam dokumen KEM-PPKF 2027 dikutip, Minggu (31/5/2026).
Pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan tetap menjadi tulang punggung pendapatan negara guna menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Strategi tersebut dilakukan melalui mobilisasi penerimaan negara yang lebih kuat, efektif, dan efisien di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional.
Penguatan basis pajak dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga ruang fiskal pemerintah sekaligus memastikan kesinambungan program pembangunan dalam beberapa tahun mendatang.
Untuk mencapai target penerimaan perpajakan 2027, pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan teknis yang lebih agresif.
Salah satu fokus utama adalah memperluas basis pajak melalui pemanfaatan teknologi dan data terhadap aktivitas ekonomi digital, shadow economy, serta berbagai sektor informal yang selama ini belum terjangkau secara optimal oleh sistem perpajakan.
Pemerintah menilai perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat harus diimbangi dengan pengawasan perpajakan yang lebih modern agar tidak menimbulkan kebocoran penerimaan negara.
Langkah tersebut juga diharapkan mampu menciptakan keadilan perpajakan bagi seluruh pelaku ekonomi.
Selain memperluas basis pajak, pemerintah juga akan memperkuat administrasi perpajakan melalui optimalisasi sistem Coretax dan Compliance Risk Management Integrated Risk Engine (CRM-IRE).
Pemanfaatan dua sistem tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperkuat pengawasan berbasis risiko, serta meningkatkan efektivitas pengumpulan penerimaan negara.
Transformasi digital perpajakan dinilai menjadi instrumen penting dalam memperbaiki kualitas layanan sekaligus mempersempit ruang bagi praktik penghindaran pajak.
Dengan dukungan teknologi yang lebih terintegrasi, pemerintah menargetkan pengawasan perpajakan menjadi lebih akurat dan efisien.
Pemerintah juga memastikan pengawasan terhadap wajib pajak besar akan diperketat pada 2027.
Fokus pengawasan diarahkan kepada wajib pajak grup atau kelompok usaha, wajib pajak yang memiliki transaksi afiliasi atau hubungan istimewa, hingga wajib pajak orang pribadi prominen dengan profil ekonomi besar.
Kebijakan tersebut dilakukan untuk memastikan kepatuhan perpajakan berjalan lebih optimal sekaligus menutup celah yang berpotensi mengurangi penerimaan negara.
Langkah ini menjadi sinyal bahwa pemerintah akan semakin serius mengawasi kelompok wajib pajak dengan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak nasional.
Tidak hanya memperkuat pengawasan administrasi, pemerintah juga akan meningkatkan fungsi penegakan hukum perpajakan.
Pendekatan multidoor akan digunakan untuk memberikan efek jera terhadap berbagai pelanggaran perpajakan yang berpotensi merugikan negara.
Pemerintah menilai penegakan hukum yang konsisten menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta menjaga kredibilitas sistem perpajakan nasional.
Kebijakan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat integritas dan transparansi tata kelola perpajakan.
Di sisi lain, pemerintah juga akan melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan insentif perpajakan yang selama ini diberikan kepada dunia usaha.
Evaluasi dilakukan agar insentif pajak benar-benar tepat sasaran dan mampu memberikan dampak ekonomi yang maksimal.
Pemerintah menilai optimalisasi insentif tetap diperlukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan daya saing usaha, serta memperkuat iklim investasi di tengah ketidakpastian global.
Dengan demikian, keseimbangan antara penerimaan negara dan dukungan terhadap dunia usaha dapat tetap terjaga.
Arah kebijakan fiskal 2027 menunjukkan pemerintah semakin mengandalkan penerimaan pajak sebagai fondasi utama APBN.
Di tengah ancaman perlambatan ekonomi global dan potensi penurunan harga komoditas, pemerintah memilih memperkuat pengawasan terhadap wajib pajak besar, ekonomi digital, dan sektor informal untuk menjaga stabilitas fiskal.
Kebijakan tersebut menandai era baru pengawasan perpajakan yang lebih berbasis teknologi, data, dan penegakan hukum, dengan fokus utama pada peningkatan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan negara.
***
Mardan Amin Press IndoBisnis, berkontribusi dalam penulisan laporan ini.
