IndoBisnis — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor pendidikan melalui pendekatan pencegahan korupsi dari hulu.
Salah satu langkah konkret dilakukan dengan meninjau langsung gudang penyimpanan meubelair sekolah di Jakarta. Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan tidak ada celah penyimpangan dalam proses pengadaan barang untuk sarana prasarana pendidikan.
Pada Kamis, 5 Juni 2025, tim KPK dari Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II mengunjungi dua lokasi milik Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yakni Gedung UPT Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan di Jakarta Selatan dan Gedung UPT Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat di Jakarta Barat.
Kepala Satgas Korsup Wilayah II KPK, Dwi Aprilia Linda Astuti, menjelaskan bahwa kunjungan ini berfokus pada pengawasan atas keberadaan dan kesiapan meubelair seperti meja, kursi, dan lemari, yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah yang sedang dalam tahap pembangunan atau rehabilitasi.
“Hari ini kami mengecek langsung keberadaan meubelair yang akan digunakan untuk SD Cikini 1, SD Cikini 2, dan beberapa SD lain di Jakarta,” ujar Linda.
“Kami ingin memastikan bahwa saat sekolah mulai beroperasi, sarana pembelajaran sudah siap, anak-anak bisa langsung belajar tanpa hambatan,” tambahnya.
Cegah Sejak Awal, Tak Tunggu Masalah
KPK menilai bahwa keterlambatan dalam pembangunan SD Cikini 1 dan 2 yang seharusnya rampung pada 2024, namun masih berlangsung hingga pertengahan 2025, merupakan sinyal perlunya pengawasan lebih ketat sejak tahap awal perencanaan dan pelaksanaan.
“Pencegahan korupsi tidak cukup dilakukan di ruang rapat. Kami harus turun ke lapangan untuk memastikan bahwa target program benar-benar tercapai,” tegas Linda.
Dalam kesempatan tersebut, KPK juga melakukan diskusi langsung dengan jajaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), guna menelusuri potensi risiko penyimpangan dalam pengadaan meubelair.
Linda mengungkapkan bahwa salah satu fokus pengawasan adalah kejelasan satuan harga dalam kontrak tahun 2024. Ia menyebut, KPK mendapati bahwa rincian harga dalam kontrak masih bersifat global atau “gelondongan”, bukan berdasarkan satuan.
“Kami masih mempelajari kontraknya. Satuan harga masih belum dirinci. Ini penting karena satuan harga yang tidak jelas bisa menjadi celah korupsi,” jelasnya.
KPK menegaskan akan terus mengawal proses ini hingga semua dokumen dan data yang dibutuhkan lengkap dan dianalisis menyeluruh.
“Kami ingin menutup potensi kerugian negara. Maka itu, pencegahan ini kami lakukan bersama-sama dengan Pemprov DKI Jakarta,” kata Linda.
80 Sekolah Terima Meubelair, 12 Belum Terkirim
Berdasarkan data Dinas Pendidikan, pengadaan meubelair tahun 2024 ditujukan untuk 80 sekolah di DKI Jakarta. Rinciannya adalah:
18 sekolah direhabilitasi total pada 2023
23 sekolah direhabilitasi total pada 2024
32 sekolah direhabilitasi berat pada 2023
7 sekolah tidak direhabilitasi tetapi mengajukan permohonan meubelair
Dari jumlah tersebut, hanya 12 sekolah yang belum menerima meubelair karena proses rehabilitasi fisiknya masih berjalan.
PPTK Pengadaan Meubelair, Boris Sembiring, menjelaskan bahwa seluruh proses pengadaan dilakukan berdasarkan kebutuhan yang diidentifikasi dari masing-masing sekolah.
“Identifikasi kebutuhan didasarkan pada permintaan sekolah yang selaras dengan rencana rehabilitasi. Setelah itu, pengadaan dilakukan melalui e-purchasing lewat katalog nasional,” ujar Boris.
Namun, kendala muncul ketika proses rehabilitasi bangunan belum selesai, sehingga meubelair tidak bisa langsung dikirim.
“Jika rehab belum rampung, sementara barang sudah jadi dan berkontrak, maka harus dititipkan sementara di gudang,” jelasnya.
Setelah bangunan selesai, barang dikirim ke sekolah dan langsung dirakit dalam kondisi siap pakai.
“Contohnya SD Cikini. Kepala sekolah mengirim surat permintaan, dan meubelair dari gudang dikirim serta dirakit langsung di sekolah,” tambahnya.
Anggaran Rp30 Miliar, Komitmen Tetap Jalan
Total anggaran pengadaan meubelair tahun 2024 tercatat sekitar Rp30 miliar, mencakup seluruh sekolah yang direhabilitasi tahun 2023 dan 2024. Meski beberapa distribusi mundur dari jadwal, penyedia tetap diwajibkan mengirim dan merakit barang sesuai kontrak.
“Walaupun melewati tahun anggaran, penyedia tetap bertanggung jawab memastikan barang sampai ke sekolah dalam kondisi siap pakai, termasuk biaya kirim,” ungkap Boris.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, juga telah memberikan arahan kepada seluruh jajaran Dinas Pendidikan untuk segera menyelesaikan proyek-proyek rehabilitasi yang tertunda. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan untuk memperbaiki proses perencanaan dan pelaksanaan di masa mendatang.
Melalui pengawasan langsung ke lapangan dan sinergi antarlembaga, KPK berharap setiap anggaran pendidikan yang dikeluarkan benar-benar sampai ke sasaran dan tidak bocor di tengah jalan.
Hal ini menjadi bagian dari komitmen bersama membangun dunia pendidikan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada masa depan anak-anak Indonesia.
***
