JAKARTA, IndoBisnis – Dalam upaya memperkuat langkah pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) melalui audiensi strategis yang digelar pada Kamis (16/1).
Pertemuan ini menjadi momen penting untuk mempererat kerja sama kedua lembaga dalam menghadapi tantangan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa audiensi ini sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Pencegahan dan penindakan korupsi memerlukan koordinasi kuat antarinstansi. Dengan sinergi ini, kami yakin akan mencapai hasil yang lebih maksimal,” ujar Setyo.
Pertemuan tersebut menggarisbawahi beberapa poin penting, antara lain:
1. Digitalisasi Data: Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan konektivitas antarinstansi guna mempermudah pengawasan.
2. Pengawasan Berbasis Risiko: Fokus pada sektor yang rawan penyalahgunaan anggaran seperti pengadaan barang dan jasa.
3. Edukasi Antikorupsi: Melibatkan masyarakat luas untuk menciptakan budaya antikorupsi sejak dini.
Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif KPK dan menyampaikan bahwa pihaknya siap menjadi mitra strategis dalam memberantas korupsi.
“Kemenkopolkam berkomitmen memberikan dukungan penuh untuk memperkuat transparansi dan mendorong reformasi di sektor yang rentan korupsi,” tegas Budi.
Budi juga menyebutkan rencana pembentukan desk khusus yang melibatkan KPK untuk menangani isu strategis, seperti tindak pidana perdagangan orang dan kebakaran hutan.
“Dengan adanya desk ini, penanganan kasus-kasus strategis akan lebih terintegrasi dan tepat sasaran,” tambahnya.
Audiensi ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dari kedua lembaga, termasuk Fitroh Rohcahyanto dan Rudi Setiawan dari KPK, serta pejabat senior Kemenkopolkam. Mereka sepakat bahwa penguatan sinergi ini menjadi langkah penting untuk menjaga anggaran negara agar benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
KPK dan Kemenkopolkam optimistis bahwa strategi baru ini dapat meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dan membawa dampak positif bagi masyarakat. Sinergi ini juga diharapkan mampu menjawab tantangan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.***
