JAKARTA, IndoBisnis – Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sumpeno, menyoroti adanya pelanggaran dalam penggunaan dana desa dan mengusulkan agar KPK turun langsung hingga ke tingkat desa untuk memperkuat pengawasan serta edukasi antikorupsi.
Dalam acara “Ngobrol Santai Barang Dewas”, Sumpeno menegaskan bahwa meskipun program pembangunan desa baru berjalan beberapa tahun, indikasi penyimpangan mulai bermunculan.
“Saya dengar ada pelanggaran-pelanggaran di desa. Mungkin KPK perlu turun hingga level desa untuk memastikan pengawasan lebih menyeluruh,” ujarnya.
Dana Desa Rawan Disalahgunakan
Dana desa yang digelontorkan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Namun, di lapangan, program ini kerap menjadi celah bagi oknum aparat desa untuk melakukan korupsi.
Banyak kasus menunjukkan modus penyimpangan, seperti mark-up proyek, penggelapan anggaran, hingga fiktifnya program pembangunan. Jika tidak diawasi dengan ketat, skema dana desa justru berpotensi menjadi lahan korupsi baru di tingkat akar rumput.
Edukasi Antikorupsi Sejak Dini
Sumpeno juga menekankan pentingnya edukasi antikorupsi sejak dini, mulai dari tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA).
“Penyuluhan harus dilakukan di segala lini, termasuk sekolah, agar kesadaran antikorupsi tertanam sejak dini,” tambahnya.
Ia berharap dengan upaya ini, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dapat meningkat dan citra KPK semakin kuat di mata publik.
Mampukah KPK Menjangkau Hingga ke Desa?
Usulan ini menjadi tantangan bagi KPK. Dengan sumber daya yang terbatas, mampukah lembaga antirasuah ini menjangkau seluruh desa di Indonesia?
Jika usulan ini direalisasikan, bukan tidak mungkin KPK akan semakin masif dalam memberantas korupsi di tingkat akar rumput. Namun, tanpa sistem pengawasan yang kuat, reformasi dana desa bisa jadi sekadar wacana tanpa hasil nyata.
Publik kini menunggu gebrakan KPK. Apakah mereka akan turun ke desa? Ataukah dana desa akan terus menjadi bancakan oknum tak bertanggung jawab? ***
