Isu tunjangan DPR dan ketimpangan ekonomi jadi sorotan global
IndoBisnis – Aksi demonstrasi besar-besaran di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (25/8/2025), berakhir ricuh dan langsung menjadi perhatian dunia internasional. Bentrokan mahasiswa, massa aksi, dan aparat kepolisian terekam dalam sejumlah video yang menyebar luas di media sosial dan menjadi tajuk utama media asing.
Kantor berita Reuters melaporkan penggunaan gas air mata dan water cannon oleh polisi untuk membubarkan ratusan demonstran yang berusaha merangsek ke kompleks parlemen. Reuters menyoroti tuntutan massa yang menolak kenaikan tunjangan anggota DPR.
“Kebijakan itu dinilai tidak sebanding dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit,” tulis Reuters dalam laporannya.
Associated Press (AP) mencatat lebih dari 1.200 personel keamanan diterjunkan untuk mengamankan aksi. AP menggambarkan bagaimana massa melawan dengan melempari batu hingga membakar sepeda motor di sekitar lokasi.
Liputan serupa hadir di Al Jazeera dan The Guardian. Kedua media menilai kemarahan publik bukan hanya dipicu isu tunjangan DPR, tetapi juga akibat ketimpangan ekonomi yang semakin mencolok. Sementara itu, Euronews mengaitkan protes ini dengan gelombang aksi publik yang terus berlanjut sejak awal 2025.
Tak hanya media arus utama, rekaman langsung di YouTube, Instagram, Facebook, hingga X (Twitter) memperlihatkan detik-detik ricuh. Video aparat menembakkan gas air mata dan massa yang membakar kendaraan menjadi viral. Warganet asing menyoroti kesenjangan sosial sebagai akar persoalan yang memicu pecahnya aksi.
Menanggapi aksi tersebut, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa demonstrasi dijamin undang-undang. “Ya kalau demo kan saya sudah sampaikan berulang kali bahwa aspirasi itu kan dijamin oleh undang-undang untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat,” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa penyampaian aspirasi tetap harus sesuai aturan hukum. “Dalam undang-undang ada hal-hal yang mengatur bagaimana cara menyampaikan aspirasi,” kata Dasco menekankan.
Seperti diketahui, aksi di depan DPR berujung bentrokan. Massa menuntut pembatalan kenaikan tunjangan anggota DPR sekaligus mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap memperburuk perekonomian rakyat. Menurut massa, kondisi masyarakat saat ini semakin lemah dan jauh dari keadilan sosial.
***
