JAKARTA, IndoBisnis – Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango, menegaskan agar tidak ada pihak yang mengklaim bahwa lembaga antirasuah tersebut merupakan “anak kandung” pemerintahan Megawati Soekarnoputri.
Menurut Nawawi, KPK adalah buah dari semangat Reformasi 1998 yang didirikan berdasarkan undang-undang.
Dalam sebuah acara media gathering di Kianmas Boutique, Ciawi, Bogor, Kamis (12/9), Nawawi menjelaskan bahwa KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
UU tersebut secara jelas memerintahkan pembentukan KPK paling lambat dua tahun setelah disahkan pada 16 Agustus 1999.
“Apakah 16 Agustus 2001 KPK sudah ada? Bayi itu belum muncul. Padahal ini perintah undang-undang. Tidak melaksanakan perintah UU sama saja dengan melanggar UU, dan itu bisa menjadi dasar impeachment,” ungkap Nawawi.
Ia menambahkan bahwa KPK baru dibentuk pada 27 Desember 2002 melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, terlambat sekitar satu tahun empat bulan dari waktu yang ditetapkan.
Penundaan ini, menurut Nawawi, menunjukkan adanya penolakan yang signifikan terhadap kelahiran lembaga antikorupsi ini. Namun, para aktivis antikorupsi terus mendorong agar lembaga tersebut segera diwujudkan sesuai dengan amanat reformasi.
“Lembaga ini lahir di era pemerintahan Megawati, tetapi kelahirannya adalah karena tuntutan reformasi. Jangan diputarbalikkan seakan-akan KPK adalah anak kandung pemerintahan Megawati,” tegasnya.
Nawawi menekankan pentingnya memahami bahwa KPK lahir sebagai hasil perjuangan panjang reformasi untuk memberantas korupsi di Indonesia. “KPK adalah bayi reformasi, bukan anak kandung pemerintahan Megawati,” pungkasnya.***
