- Pada 16 Desember 2025, UNDP resmi meluncurkan REOI untuk mengundang partisipasi sektor swasta dalam penyediaan ITMO melalui Pendekatan Kooperatif Pasal 6.2 Perjanjian Paris, bekerja sama dengan Swiss.
- Inisiatif ini menandai langkah strategis dalam membangun pasar karbon berintegritas tinggi guna memobilisasi investasi swasta, menurunkan emisi global, serta mendorong pembangunan berkelanjutan di negara-negara tuan rumah.
- Dengan proses seleksi empat tahap hingga 2030 dan target penciptaan 1,8 juta ITMO, program ini diproyeksikan menjadi salah satu pilar penting percepatan aksi iklim global.
Pada 16 Desember 2025, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) merilis sekaligus meluncurkan Permintaan Pernyataan Minat (Request for Expression of Interest/REOI). Program ini mengundang organisasi sektor swasta untuk berpartisipasi dalam penyediaan Internationally Transferred Mitigation Outcomes (ITMO) berdasarkan Pendekatan Kooperatif Pasal 6.2 Perjanjian Paris. Seruan tersebut menargetkan pengembang proyek di negara-negara yang telah menandatangani perjanjian kerja sama bilateral dengan Swiss.
Mengutip penjelasan resmi UNDP, inisiatif ini menandai tonggak penting dalam pelaksanaan High-Integrity Carbon Markets Initiative UNDP yang dijalankan dalam kemitraan strategis dengan Kantor Federal untuk Lingkungan Hidup Swiss (FOEN). Tujuan utama inisiatif tersebut adalah memobilisasi investasi sektor swasta ke dalam proyek-proyek mitigasi karbon berintegritas tinggi yang mampu memajukan pembangunan berkelanjutan di negara-negara tuan rumah, sekaligus mendukung Swiss dalam memenuhi target iklim nasionalnya.
Bangun Pasar Karbon Berintegritas Tinggi
UNDP menegaskan bahwa pembangunan pasar karbon berintegritas tinggi menjadi fondasi penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan global. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang CO₂ Swiss yang telah direvisi, yang menekankan bahwa pengurangan emisi gas rumah kaca terutama harus dicapai melalui upaya domestik. Namun, regulasi tersebut juga memberikan ruang bagi Swiss untuk menggunakan ITMO yang berasal dari kerja sama internasional berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Paris guna mencapai Nationally Determined Contributions (NDC).
Pendekatan kerja sama ini memungkinkan negara-negara untuk secara sukarela bertukar hasil mitigasi—yang dikenal sebagai ITMO—dalam rangka meningkatkan ambisi iklim global sekaligus memberikan manfaat pembangunan berkelanjutan bagi negara-negara yang terlibat.
Melalui REOI, UNDP berupaya mengidentifikasi mitra sektor swasta yang siap merancang dan melaksanakan proyek mitigasi berkualitas tinggi di negara-negara tuan rumah yang memenuhi syarat. Proyek-proyek tersebut diharapkan menghasilkan pengurangan emisi yang terverifikasi dan dapat ditransfer kepada Pemerintah Swiss sebagai kontribusi langsung terhadap pencapaian NDC-nya.
Manfaat Ganda bagi Negara Tuan Rumah
Selain berfokus pada pengurangan emisi, inisiatif ini juga diarahkan untuk mendukung proyek-proyek yang menciptakan manfaat bersama bagi negara tuan rumah. UNDP menekankan bahwa proyek yang didorong melalui skema ini harus mampu berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan taraf hidup masyarakat, penguatan ketahanan pangan, serta pembangunan ketahanan sosial dan ekonomi.
Pada saat yang sama, UNDP memprioritaskan proyek-proyek yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, kesetaraan gender, serta menjaga integritas sosial dan lingkungan. Dengan pendekatan tersebut, pasar karbon tidak hanya diposisikan sebagai instrumen teknis pengurangan emisi, tetapi juga sebagai alat pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Seleksi Empat Tahap
REOI merupakan fase pertama dalam proses seleksi bertahap yang akan bermuara pada Call for Proposals (CfP) lengkap di negara-negara terpilih. Tahap awal ini bersifat penjajakan pasar untuk mengidentifikasi potensi proyek ITMO berintegritas tinggi dan tidak mengikat secara hukum, tanpa komitmen bagi UNDP, negara tuan rumah, maupun Swiss. Pada tahap awal peluncurannya, REOI difokuskan pada Ukraina, Peru, Senegal, Georgia, Kenya, Tunisia, dan Malawi.
Fase kedua berupa CfP dijadwalkan akan diluncurkan pada 2026 di negara-negara tuan rumah yang memiliki minat dan potensi dalam menghasilkan ITMO berkualitas tinggi. Pada tahap ini, UNDP akan menilai kapasitas teknis, keuangan, dan operasional pengembang proyek untuk memastikan ITMO yang dihasilkan bersifat terukur, tambahan, dan dapat diverifikasi.
Pada fase ketiga, entitas sektor swasta yang terpilih dari proses CfP akan menandatangani Performance-Based Payment Agreements (PBPA) dan menjadi pihak yang bertanggung jawab kepada UNDP. Berdasarkan perjanjian tersebut, pembayaran hanya akan dilakukan setelah validasi dan verifikasi independen terhadap proyek-proyek yang dijalankan, sehingga memastikan pendekatan yang sepenuhnya berbasis hasil, transparan, dan akuntabel.
Selama fase keempat, proyek-proyek terpilih akan melaksanakan kegiatan penyediaan ITMO dengan periode kredit yang diperpanjang hingga 31 Desember 2030 atau hingga akhir durasi proyek atau program, mana pun yang lebih dahulu terjadi.
Target 1,8 Juta ITMO
UNDP menargetkan dukungan terhadap terciptanya hingga 1,8 juta ITMO di bawah kemitraan ini. Jenis proyek yang memenuhi syarat meliputi energi terbarukan, efisiensi energi, mobilitas listrik, serta pengurangan emisi metana di sektor pertanian. Sementara itu, proyek yang melibatkan bahan bakar fosil, pembangkit listrik tenaga air skala besar, atau metode penangkapan karbon biologis tertentu secara tegas dikecualikan dari skema ini.
Dorong Peran Swasta dalam Aksi Iklim
UNDP menilai Pasal 6 sebagai satu-satunya instrumen dalam Perjanjian Paris yang memungkinkan mobilisasi sektor swasta untuk berinvestasi dalam solusi rendah karbon. Dalam konteks ini, UNDP mengakui bahwa pasar karbon dapat berkontribusi signifikan dalam mengatasi hambatan investasi swasta yang selama ini menghambat pencapaian tujuan iklim global.
Dengan memfasilitasi pembayaran berbasis hasil untuk pengurangan emisi, UNDP dan Swiss membangun landasan bisnis bagi investasi swasta dalam solusi rendah karbon yang memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan yang nyata. Inisiatif ini juga berkontribusi pada misi UNDP yang lebih luas untuk memastikan pasar karbon benar-benar berfungsi bagi negara dan komunitas tuan rumah, dengan mendorong aksi iklim yang inklusif, transparan, dan berintegritas tinggi yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
“Kolaborasi di bawah Pasal 6.2 ini menunjukkan bagaimana pasar karbon dapat mendorong ambisi iklim dan pembangunan berkelanjutan,” kata Leticia Guimaraes, Kepala Pasar Karbon di UNDP. Ia menambahkan, “Melalui REOI ini, kami bertujuan untuk memberdayakan pelaku sektor swasta agar mampu memberikan hasil mitigasi yang nyata dan dapat diverifikasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan planet ini.”
***
Mardan Amin Jurnalis IndoBisnis berkontribusi pada cerita ini.
Artikel ini diterbitkan IndoBisnis dengan judul: UNDP Resmi Buka REOI Pasar Karbon.
Disclaimer
Informasi yang disediakan oleh IndoBisnis.co.id bertujuan untuk edukasi dan informasi umum. Kami tidak memberikan saran keuangan, hukum, atau pajak secara langsung.
IndoBisnis.co.id tidak bertanggung jawab atas keputusan finansial Anda. Konsultasikan dengan penasihat profesional sebelum membuat keputusan penting.
