Jakarta. IndoBisnis — Calon presiden nomor urut 01, Anies Baswedan menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut presiden dan menteri boleh berkampanye dan memihak dalam pemilu.
Anies menyatakan, pernyataan Jokowi bisa dimaknai sendiri oleh masyarakat, karena menurut Anies, dirinya sempat mendengar bahwa Jokowi akan bersikap netral.
“Sebelumnya yang kami dengar (Jokowi) bersikap netral, membina semua orang, memfasilitasi semua orang,” kata Anies seperti di kutip dari suara.com Yogyakarta, Rabu 24 Januari 2024.
Menurut dia, terkait pernyataan terbaru Jokowi, biarlah para ahli hukum memberikan pandangan yang obyektif.
Biarkan ahli hukum tata negara memberikan penjelasan, apakah yang disampaikan Presiden itu sesuai undang-undang atau tidak, kata Anies.
“Karena negara kita masih menggunakan ketentuan hukum, jadi kita mengacu pada undang-undang, nanti masyarakat yang menilai,” imbuhnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tak terlalu khawatir dengan pernyataan Jokowi yang menyebut presiden boleh berpihak. Menurut dia, penderitaan masyarakat saat ini jauh lebih berat.
Oleh karena itu, kata Anies, segala tantangan akan dihadapi dan ia yakin selalu ada hikmah di balik segala peristiwa.
“Ya, kami siap menghadapinya dan itu bagian dari konsekuensinya. Tapi kami yakin selalu ada hikmahnya,” kata Anies.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan setiap orang berhak berpihak dan berkampanye, termasuk bagi seorang Presiden. Hal itu ditegaskan Jokowi saat ditanya tanggapannya agar menteri yang tak punya koneksi politik bisa menjadi tim sukses.
“Hak demokrasi, hak politik semua orang. Setiap menteri sama, presiden boleh berkampanye, boleh berpihak,” kata Jokowi di masih dikutip dari suara.com di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu 24 Januari 2024.
Meski boleh ikut kampanye, namun Jokowi menegaskan presiden pun tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik atau kampanye.
“Tapi yang terpenting saat kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kita pejabat publik, juga pejabat politik, menteri juga boleh,” kata Jokowi.
Hal serupa juga diutarakan Jokowi saat menjawab pertanyaan bagaimana memastikan tidak ada konflik kepentingan bagi pejabat negara yang ikut kampanye.
“Aturannya hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” ujarnya. ***
